POTRET KEMISKINAN DI KABUPATEN SANGGAU

Kesejahteraan masyarakat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi Pemerintah Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Kemiskinan yang menggerogoti kehidupan masyarakat harus segera dientaskan. Akan tetapi kenyataannya, masih banyak masyarakat Indonesia yang hidup dalam garis kemiskinan. Keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pasar kerja disinyalir menjadi beberapa faktor utama penyebab kemiskinan.

Kabupaten Sanggau adalah salah satu kabupaten yang berada di Kalimantan Barat. Kabupaten dengan julukan Bumi Daranante ini memiliki luas sekitar 12 ribu kilometer persegi. Sebanyak 492 ribu penduduk diproyeksikan tinggal di Sanggau pada tahun 2022 (data Proyeksi Penduduk BPS). Dengan wilayah yang cukup luas dan penduduk yang tidak terlalu padat, nyatanya kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan di Kabupaten Sanggau. Data BPS menunjukkan terdapat sebanyak 23,34 ribu penduduk yang masih hidup dalam bayang-bayang kemiskinan pada tahun 2023. Kondisi ini harus menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam memerhatikan kesejahteraan masyarakatnya.

 

Grafik Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sanggau Tahun 2018-2023

Sumber: BPS

Angka kemiskinan di Kabupaten Sanggau cukup rendah jika dibandingkan dengan angka kemiskinan Indonesia. Pada tahun 2023, persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,36 persen. Hampir dua kali lipat dibandingkan angka kemiskinan Kabupaten Sanggau pada tahun yang sama (4,79 persen). Namun, jika dilihat dalam 5 tahun terakhir, angka kemiskinan cukup berfluktuasi. Satu hal yang menarik, angka kemiskinan Sanggau malah menurun pada tahun 2020. Padahal tahun tersebut terjadi pandemi Covid-19. Faktor penyebabnya adalah rentang pelaksanaan survei yang dilakukan sebelum pandemi Covid-19 merebak di Indonesia.

Angka kemiskinan tahun 2023 di Kabupaten Sanggau mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Secara jumlah, penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, ada 23,34 ribu penduduk miskin di Sanggau. Angka tersebut meningkat dari 21,74 ribu jiwa pada tahun 2022. Secara persentase, angka kemiskinan Kabupaten Sanggau juga meningkat sebesar 0,28 persen poin.

Kenaikan angka kemiskinan di Kabupaten Sanggau menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Sanggau. Terlebih, Sanggau diketahui tetap mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif pada masa pandemi lalu (tumbuh 0,71 persen pada tahun 2020). Kenaikan jumlah penduduk miskin dapat menjadi indikasi pertumbuhan ekonomi yang tidak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Bisa saja, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau hanya dinikmati oleh masyarakat kalangan atas. 

Masyarakat Sanggau mayoritas bekerja di sektor pertanian. Data Sakernas Agustus 2022 menunjukkan 62,7 persen penduduk Sanggau bekerja pada sektor agraris. Padahal, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (Kategori A) hanya tumbuh 3,30 persen pada tahun 2023, menurun jika dibandingkan pertumbuhan sektor yang sama pada tahun 2021 dan 2022, masing-masing tumbuh 7 dan 8 persen. Selain itu tahun 2023, kategori industri pengolahan (Kategori C) malah mengalami kontraksi sebesar 1,89 persen. 

Kemiskinan merupakan kondisi dimana masyarakat tak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Pertumbuhan ekonomi yang baik akan membuat masyarakat menikmati pertumbuhan ekonomi tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sanggau harus memerhatikan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor dimana mayoritas penduduk Sanggau menggantungkan hidupnya. 

Read More

JENIS-JENIS GRAFIK DALAM STATISTIK

"Data is the new oil", begitulah kata Presiden Jokowi pada saat memberikan arahan dalam pencanangan Sensus Penduduk 2020. Namun, data tak akan berguna jika kita tak dapat menyajikan data tersebut dan menyampaikan informasi yang dimiliki oleh data tersebut. Selain itu, penting bagi kita untuk mengetahui alasan dibalik sebuah data.

Dalam menyajikan data, penting bagi kita membuat data tersebut menjadi menarik dan sarat akan informasi. Oleh karena itu, salah satu pilihan terbaik dalam menyajikan data adalah menggunakan grafik. Karena manusia cenderung lebih tertarik dengan gambar dan visual dibandingkan dengan tulisan.

Terdapat banyak cara untuk memvisualisasikan data. Banyak jenis-jenis grafik yang bisa digunakan, akan tetapi penting bagi kita untuk memilih jenis grafik yang sesuai dengan data yang kita miliki. Ini bertujuan agar maksud dan informasi yang ingin kita sampaikan dapat diterima oleh orang lain dengan baik. 

Grafik Batang/Diagram Batang

Diagram batang cukup umum kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Diagram ini digunakan ketika kita ingin membandingkan kondisi dari beberapa sub kelompok. Contoh: membandingkan jumlah penduduk di daerah perdesaan dan perkotaan. Selain itu, diagram batang juga dapat kita gunakan untuk membandingkan kondisi suatu kelompok antar waktu, namun perubahan antar waktunya harus cukup signifikan, agar informasinya dapat tersampaikan.

Contoh Grafik Batang menyamping

Grafik Garis/Diagram Garis

Diagram garis biasanya dapat digunakan untuk melihat perubahan suatu kondisi dalam suatu periode waktu. Untuk menggunakan diagram garis, sebaiknya data yang kita miliki tersedia dalam rentang waktu yang cukup panjang. Contoh data yang dapat menggunakan grafik garis adalah penjualan produk suatu perusahaan dalam 10 tahun terakhir. Selain itu, kita juga dapat menggunakan grafik garis untuk membandingkan dua data dalam rentang waktu yang sama. Contohnya perbandingan penjualan produk perusahaan A dengan perusahaan B dalam 10 tahun terakhir.

Contoh grafik garis

Grafik garis diatas memberikan informasi perbandingan penjualan perusahaan A setiap bulannya pada tahun 2017 dan tahun 2018.

Diagram Lingkaran

Diagram lingkaran biasa digunakan untuk membandingkan seluruh sub kelompok terhadap kelompoknya secara keseluruhan. Contoh: melihat perbandingan persentase penduduk pria dan wanita di suatu wilayah. Diagram lingkaran biasanya hanya menyajikan data pada suatu waktu, tidak dapat digunakan untuk data antar waktu (time-series). 

Contoh Grafik Lingkaran

Grafik lingkaran diatas menunjukkan persentase siswa dengan hobi masing-masing. Sebagai contoh, jika jumlah siswa di sekolah tersebut berjumlah 100 siswa, maka jumlah siswa yang memiliki hobi basket berjumlah 25 siswa atau 25 persen dari total jumlah siswa. Seluruh lingkaran harus berjumlah 100 persen, atau 100 siswa (yang dianggap sebagai satu kelompok, sedangkan siswa dengan hobi basket adalah sub kelompoknya). 

Read More

PERSISTENSI DAN KONSISTENSI

Persistensi merupakan kapasitas untuk tetap teguh dan semangat untuk mencapai tujuan tertentu apapun rintangan yang dihadapi. Sedangkan konsistensi adalah ketetapan dan kemantapan dalam bertindak, atau ketaatasasan. Dua hal yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah tujuan dan mewujudkan sebuah mimpi.

Seluruh hidup ini merupakan sebuah proses yang harus dijalani saja. Seperti kata pepatah, hidup bagaikan mengendarai sepeda, dimana kita perlu tetap bergerak agar kita tidak terjatuh dari sepeda. Tak jarang banyak lubang dan rintangan yang menghalangi jalan, namun yang pasti seluruhnya akan berlalu.

Blog ini adalah cerminan inkonsistensi yang melekat pada diri manusia. Sudah dibuat sejak tahun 2017, namun tulisan yang ada pada blog ini tak lebih dari 100. Padahal, jika saja tulisan ditambahkan sebanyak 1 postingan saja setiap 2 minggu, maka sudah ada lebih dari 100 tulisan. 

Begitulah memang hidup. Inkonsistensi dan konsistensi merupakan pilihan yang disediakan oleh keadaan. Kita manusia yang menciptakan situasi tersebut. Kita hanya harus disiplin untuk memilih jalan yang menuntun kita kepada kesuksesan.

Read More

PRESIDEN TERFAVORIT

Menjadi populer agaknya lebih penting dibandingkan menjadi kompeten. Setidaknya itu yang terjadi pada proses pemilihan pemimpin di Indonesia ini. Para partai seperti tak berdaya melawan 'kaderisasi' yang dilakukan berdasar skala popularitas. Sistem pengkaderan partai dipaksa tunduk terhadap hasil-hasil survei elektabilitas yang muncul setiap 2 minggu.

Tak banyak yang mampu menampilkan wajahnya dikertas ini.

Setiap tahunnya, Indonesia memiliki anugerah penghargaan bagi para aktor yang memiliki karya didunia perfilman. Tak hanya untuk aktor, para komedian juga memiliki penghargaan untuk mengapresiasi para seniman di dunia gelak tawa. Kategori yang selalu menarik saya perhatian adalah Aktor ataupun Komedian terfavorit. Kategori penghargaan ini menjadi menarik dikarenakan pemenangnya biasanya ditentukan melalui sistem pemungutan suara. Jadi siapa saja yang paling banyak dipilih, maka aktor/komedian tersebut akan menang. Kategori penghargaan ini juga menjadi gambaran bagi industri untuk melihat karakteristik aktor/komedian yang sedang menjadi selera pasar.

Negara kita sudah terbiasa dengan sistem pemilihan pemenang melalui pemungutan suara. Sebagai negara demokrasi, kita memilih pemimpin kita melalui sistem voting. Baik itu untuk eksekutif maupun legislatif. Pada awalnya, para rakyat Indonesia hanya dihadapkan pada pilihan partai. Tahun 1955 menjadi tahun pertama kali rakyat Indonesia melakukan pemilihan umum. Hingga akhirnya reformasi membawa kita kedalam bentuk pemilihan yang saat ini. Rakyat dipaksa untuk menentukan langsung figur yang akan memimpinnya. Para calon pemimpin ini harus bersaing memperkenalkan dirinya kepada masyarakat agar bisa dipilih masyarakat. 

Celakanya, sistem demokrasi yang diterapkan Indonesia rasanya masih terlalu dini dan tak cocok dengan kondisi masyarakat Indonesia. Tingkat pendidikan masyarakat Indonesia terlalu rendah untuk mampu berpikir secara rasional dalam memilih calon pemimpin. Badan Pusat Statistik merilis bahwa 50,83 persen penduduk berusia 15 tahun keatas hanya memiliki ijazah maksimal SMP. Hanya 13,21 persen masyarakat kita yang sudah lulus perguruan tinggi. Dan dalam Pemilu, suara dari lulusan SD akan dianggap sama dengan suara dari seorang Profesor. Mau bagaimana lagi. Kita sudah memilih jalan ini. 

Tak cukup bermasalah dengan tingkat pendidikan. Proses pemilihan pemimpin di negeri ini juga sudah berubah menjadi ajang mencari siapa paling populer. Tak ubahnya seperti Aktor/Komedian yang dipilih karena disukai dan paling populer. Sistem kaderisasi yang harusnya berjalan dalam organisasi partai, terpaksa tunduk oleh kemauan pasar. Bahkan, partai sebesar PDI-Perjuangan tak mampu memajukan Puan Maharani sebagai gacoan dalam Pilpres ini. Partai Nasdem dan PKS harus menaruh harapan kepada Anies Baswedan untuk mencapai pucuk pimpinan tertinggi negara ini. Padahal, dua partai lama, yakni PKS dan PDI-Perjuangan terkenal memiliki sistem kaderisasi yang cukup terstruktur. Terlebih PKS yang memiliki massa militan disetiap daerahnya. Tapi apa daya, survei elektabilitas memunculkan 3 nama teratas, yakni Prabowo (Ketum Gerindra), Anies Baswedan, dan Ganjar.

Pilihan pasar telah dijatuhkan kepada 3 orang tersebut. Mau tak mau partai politik harus mengikuti pasar. Jika tak diikuti, partai tersebut harus rela ditinggal masyarakat dan tak mendapat efek ekor jas (coat tail effect). Bahkan, jika salah pilih diantara ketiganya, partai dapat kehilangan pemilih setianya karena dianggap tak mengakomodir selera presiden pemilih. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah merasakan hal tersebut. Keputusan mereka mendukung Ganjar harus dibayar mahal dengan ketidaklolosan PPP ke Senayan.

Masyarakat kita memang masih tertinggal dari segi pendidikan jika dibandingkan negara demokrasi maju lainnya. Rasionalitas terkadang masih menjadi pertimbangan nomor sekian dalam menentukan pemimpin. Masyarakat kita lebih suka disentuh perasaannya daripada pemikirannya. Lagipula, ada pepatah yang mengatakan dalam sistem demokrasi bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Setidaknya saya dapat meyakini, bahwa kemenangan Prabowo menunjukkan bahwa Prabowo lebih populer dibandingkan Ganjar dan Anies.  

Read More

UJI HETEROSKEDASTISITAS DENGAN R (BREUSCH-PAGAN TEST)

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadinya ketidaksamaan varian dari error untuk semua pengamatan setiap variabel bebas pada model regresi. Heteroskedastisitas merupakan kebalikan dari homoskedastisitas, dimana asumsi tersebut biasanya harus terpenuhi dalam analisis regresi ataupun analisis time series. Heteroskedastisitas menyebabkan efek serius terhadap estimasi OLS (ordinary least square). Meski estimasi tetap unbiased, namun selang kepercayaan dan tes hipotesis tak dapat lagi dipercaya (unreliable)^[1].

Pada analisis regresi, heteroskedastisitas dapat didefinisikan sebagai penyebaran nilai error/residual diantara nilai estimasi. Untuk memenuhi asumsi homoskedastisitas (salah satu asumsi dalam analisis regresi linear dengan OLS), varian dari error harus selalu konstan. Untuk mengidentifikasi keberadaan heteroskedastisitas, kita dapat melakukan pengecekan dengan melihat residual plot, yaitu dengan membuat plot antara nilai residual model dengan nilai estimasi variabel Y.

Dalam model regresi sederhana (dengan 1 (satu) variabel X), kita bisa melihat apakah kondisi heteroskedastisitas terjadi. Gambar 1 menunjukkan bahwa model tersebut tidak mengalami heteroskedastisitas (homoskedastisitas). Terlihat dari sebaran nilai error yang konstan atau tetap pada semua nilai amatan. 

Gambar 1. Contoh kondisi homoskedastisitas

Sebaliknya, gambar 2 menunjukkan indikasi heteroskedastisitas pada model. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan sebaran error atau varians error yang semakin membesar (semakin menyebar) seiring peningkatan nilai variabel X. Kondisi sebaliknya juga dapat terjadi, dimana sebaran error semakin membesar seiring semakin kecilnya nilai X, seperti yang terjadi pada Gambar 3. Salah satu penyebab heteroskedastisitas adalah besarnya range atau selisih antara nilai amatan.

Gambar 2. Contoh kondisi heteroskedastisitas

Gambar 3. Contoh kondisi heteroskedastisitas

Jika memiliki kecurigaan bahwa varians dari error dalam model yang kita miliki tidak homogen, maka dapat dilakukan uji statistik untuk mengidentifikasi keberadaan heteroskedastisitas. Beberapa uji statistik telah dikembangkan, dan kita akan mencoba menggunakannya dengan Aplikasi R. Uji heteroskedastisitas umumnya memiliki hipotesis sebagai berikut:

        H0    : varians dari error homoskedastik

        Ha    : varians dari error heteroskedastik

Breusch-Pagan Test

Uji ini dikembangkan oleh Breusch dan Pagan pada tahun 1979, lalu dikembangkan lagi oleh Koenker pada tahun 1981. Sehingga uji ini sering juga disebut sebagai Breusch-Pagan dan Koenker test. Pada R-Programming, kita dapat melakukan uji Breusch-Pagan dengan terlebih dahulu menginstall library olsrr.

Sebelum membentuk model dan melakukan uji heteroskedastisitas, terlebih dahulu lakukan instalasi library olsrr pada aplikasi R-Programming anda. Cara melakukan instalasi library.

>install.package(olsrr)
>library(olsrr)

Sintaks yang akan kita gunakan adalah sebagai berikut.

>model <-lm(mpg ~ disp + hp + wt + drat, data = mtcars)

>ols_test_breusch_pagan(model, rhs = TRUE)

Data yang kita gunakan merupakan data yang telah tersedia dalam R Programming, yaitu data mtcars. Jika ingin mengganti dengan data milik kita, maka kita tinggal mengganti data tersebut dengan data milik kita. Setelah kita membentuk model dan melakukan Uji Heteroskedastisitas dengan BP Test. Maka akan muncul hasil seperti berikut.

 Breusch Pagan Test for Heteroskedasticity

 -----------------------------------------

 Ho: the variance is constant            

 Ha: the variance is not constant        

           Data            

 --------------------------

 Response : mpg 

 Variables: disp hp wt drat 

        Test Summary         

 ----------------------------

 DF            =    4 

 Chi2          =    1.513808 

 Prob > Chi2   =    0.8241927 

Hasil uji menunjukkan bahwa p-value yang dihasilkan adalah sebesar 0,824. Oleh karena itu, berdasarkan hipotesis yang ada dalam uji, tak terdapat cukup bukti untuk menolak H0. Sehingga, berdasarkan uji tersebut, model yang kita miliki memenuhi asumsi homoskedastisitas (tidak ada heteroskedastisitas).

Contoh dengan data yang memiliki permasalahan heteroskedastisitas.

Contoh berikutnya adalah menggunakan data trees yang juga telah tersedia dalam R-Programming. 

>model<-lm(Volume~Height, data = trees)

>ols_test_breusch_pagan(model)

Akan menghasilkan output sebagai berikut:

 Breusch Pagan Test for Heteroskedasticity

 -----------------------------------------

 Ho: the variance is constant            

 Ha: the variance is not constant        

               Data                

 ----------------------------------

 Response : Volume 

 Variables: fitted values of Volume 

         Test Summary          

 ------------------------------

 DF            =    1 

 Chi2          =    7.490146 

 Prob > Chi2   =    0.006203754 

Berdasarkan hasil p-value yang signifikan (<0,05) dapat kita simpulkan bahwa kita menolak hipotesis nol dan menyimpulkan bahwa model tersebut memiliki permasalahan heteroskedastisitas.

Read More

PELAKSANAAN SENSUS DI INDONESIA

Idealnya setiap negara memiliki lembaga yang bertanggung jawab terhadap. Selain itu, lembaga statistik tersebut sebaiknya berstatus sebagai lembaga yang independen dan bebas dari intervensi pemerintah. Independensi lembaga statistik membuat lembaga statistik tersebut dapat menghasilkan data statistik yang objektif. Lembaga-lembaga tersebut menghasilkan data statistik dengan berbagai cara. Setidaknya, ada 3 cara lembaga statistik mendapatkan data. Cara yang paling lazim adalah survei, sensus, dan pengumpulan data registrasi.

Badan Pusat Statistik sebagai lembaga statistik di Indonesia diamanatkan oleh undang-undang untuk melakukan sensus. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS untuk melaksanakan 3 sensus, yakni Sensus Penduduk, Sensus Pertanian, dan Sensus Ekonomi. Pelaksanaan sensus tersebut dilakukan untuk menyediakan data yang lengkap untuk keperluan perencanaan dan evaluasi pembangunan.

Sensus atau cacah jiwa adalah prosedur sistematis yang digunakan untuk mendapatkan, merekam, dan menghitung informasi deskriptif untuk suatu populasi. Pengumpulan data dengan cara sensus biasanya dilakukan untuk beberapa indikator/informasi yang penting saja. Sensus dilaksanakan dengan mengumpulkan informasi dari semua elemen dalam populasi.

Sensus Penduduk

Seluruh Sensus di Indonesia dilaksanakan setiap sepuluh tahun. Sensus Penduduk di Indonesia dilakukan pada tahun yang berakhiran 0. Terakhir kali Sensus Penduduk dilaksanakan pada tahun 2020 lalu. Meski sedang dilanda pandemi Covid-19, BPS tetap melaksanakan Sensus Penduduk, yang untuk pertama kalinya menggunakan metode kombinasi yaitu dengan menggunakan data administrasi kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri sebagai basis data. Langkah ini merupakan sebuah upaya dari BPS untuk menuju Satu Data Kependudukan Indonesia, yang selama ini selalu berbeda antar instansi. 

Logo Sensus Penduduk 2020

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, penduduk Indonesia per 30 September 2020 berjumlah 270.203.917 jiwa. Sensus Penduduk 2020 juga menunjukkan bahwa lebih dari setengah penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, sedangkan sekitar seperlima penduduk Indonesia tinggal di Pulau Sumatera. Hasil lengkap Sensus Penduduk 2020 dapat dilihat langsung melalui link ini.

Sensus Pertanian

Sensus Pertanian dilaksanakan pada tahun yang berakhiran 3. Sensus ini cukup penting bagi Indonesia, apalagi bangsa ini dikenal sebagai negara agraria. BPS baru saja melaksanakan Sensus Pertanian pada tahun 2023 lalu. Hasilnya, terdapat 28.419.398 rumah tangga usaha pertanian. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan Sensus Pertanian 2013. 

Logo Sensus Pertanian 2023

Sensus Ekonomi

Setelah Sensus Penduduk dan Sensus Pertanian, sensus yang selanjutnya adalah Sensus Ekonomi. Sensus Ekonomi merupakan kegiatan pendataan lengkap atas seluruh unit usaha/perusahaan yang berada dalam batas-batas wilayah suatu negara. Seluruh informasi yang dikumpulkan bermanfaat untuk mengetahui gambaran tentang performa dan struktur ekonomi suatu negara baik menurut wilayah, lapangan usaha, maupun skala usaha.

Sensus Ekonomi terakhir kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2016. Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2016 dilaksanakan pada bulan Mei 2016. Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi 2016, sektor perdagangan (G) menjadi sektor dengan usaha/perusahaan paling banyak di Indonesia. Lebih dari setengah usaha/perusahaan ekonomi terletak di Pulau Jawa. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih cenderung Jawa-sentris. 

Read More

TAHUN POLITIK TAHUN BAHAGIA

Duaribu dua puluh empat. Akan menjadi tahun yang cukup bersejarah. Tak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi sebagian besar penduduk di dunia. Tujuh dari 10 negara dengan penduduk terbesar di dunia akan melaksanakan pemilihan umum. Sebuah tahun yang akan menentukan masa depan dunia, setidaknya 5 tahun kedepan.

Pemilu Amerika Serikat tentu menjadi pusat perhatian. Sebagai negara adidaya, pergantian pucuk kepemimpinan selalu menjadi perhatian dunia. Joe Biden akan berusaha mempertahankan jabatannya. Kemungkinan besar, Biden akan kembali menghadapi Donald Trump. Sama seperti pada tahun 2020 lalu.

Selain Amerika Serikat, India juga akan menghadapi pesta demokrasi di negaranya. Dan tentu saja Indonesia juga akan menghelat pesta rakyat. Bagi Indonesia, setidaknya bangsa ini akan memiliki presiden baru setelah Jokowi tak bisa lagi maju dalam kontestasi Pilpres. Meski ada narasi keberlanjutan dan perubahan, tapi akan ada wajah baru yang akan mengisi dinding kelas-kelas di sekolah seluruh Indonesia. 

Tahun politik biasanya menjadi tahun yang sangat menjengkelkan. Situasi itu sudah mulai terasa dengan gejolak politik yang ada. Pemakzulan Jokowi sempat juga sempat menyeruak kepermukaan. Situasi yang terjadi di Mahkama Konstitusi disinyalir menjadi pemicu isu ini. Banyak pihak yang tidak senang dengan perubahan peraturan batas umur Capres-Cawapres. Para pengamat menilai bahwa perubahan ini dilakukan hanya untuk memuluskan langkah Jokowi melanjutkan kekuasaannya melalui pencalonan putra sulung Jokowi. 

Tak hanya isu pemakzulan, isu hilirisasi tiba-tiba menjadi topik percakapan yang cukup hangat dikalangan masyarakat. Kebijakan hilirisasi di era Jokowi dinilai tak tepat sasaran dan merugikan masyarakat setempat serta membawa dampak buruk kepada lingkungan. Investasi hilirisasi di Indonesia dinilai sangat ugal-ugalan dan juga tak memerhatikan keselamatan para pekerja. Isu pekerja asing di smelter juga membuat kebijakan hilirisasi dipertanyakan oleh sebagian orang. 

Namun, kita sebagai rakyat biasa sebaiknya menyikapi Pemilu ini sebagai hal yang santai dan tak terlalu dibawa kedalam hati. Tahun 2019 seharusnya sudah cukup memberikan pelajaran bagi bangsa ini untuk tak terlalu larut dalam pertarungan Pilpres. Jokowi yang memenangkan pertarungan melawan Prabowo pada akhirnya merangkul pihak Prabowo untuk masuk ke dalam pemerintahan. Tentu banyak yang kecewa. Bahkan tak sedikit yang menyebutkan Prabowo sebagai pengkhianat perjuangan perubahan yang digaungkan pada 2019. 

Rakyat biasa seharusnya menyadari, siapapun yang terpilih menjadi Presiden Indonesia, kita sebagai rakyat biasa harus tetap bekerja dan mencari rezeki kehidupan. Selain itu, kita harus meyakini bahwa yang maju dalam kontestasi Pilpres kali ini adalah Putra-Putra terbaik bangsa. Seluruh kontestan pasti ingin melakukan yang terbaik bagi Indonesia. Saya yakin, tak ada satupun pasangan Capres-Cawapres yang berniat buruk terhadap bangsa ini.

Oleh karena itu, Pemilu tahun 2024 harus dipenuhi dengan rasa bahagi dan penuh ucapan syukur. Setelah Pilpres, seluruh elemen bangsa Indonesia harus kembali bersatu untuk merajut mimpi besar yang dimiliki oleh para pendiri bangsa ini. Konflik Pemilu tak seharusnya berlarut-larut dan menimbulkan dendam menahun. Rekonsiliasi dan kolaborasi adalah dua hal yang dibutuhkan negara ini  untuk melewati tantangan global yang saat ini sedang melanda dunia. 

Read More

INDEPENDENSI DAN TRANSFORMASI BPS UNTUK INDONESIA EMAS

Bonus demografi penduduk Indonesia sudah ada didepan mata. Ini adalah kesempatan emas bagi Bangsa Indonesia untuk keluar dari middle income trap. Seluruh elemen negeri harus berkolaborasi untuk mengalahkan musuh bersama, yakni ketertinggalan dan penduduk yang menua. Indonesia Emas 2045 tak boleh hanya sekedar slogan, tetapi harus bisa terlaksana dan menghantarkan Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur. 

Lambang Badan Pusat Statistik

Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak nomor 4 di dunia, setelah China, India, dan Amerika Serikat. Badan Pusat Statistik (BPS) selaku instansi yang menyediakan statistik dasar mencatat bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2022 sebanyak 275 juta jiwa^[1]. Selain itu, Indonesia juga menjadi negara Asia Tenggara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) paling besar, dan nomor 16 di dunia^[2]. Indonesia juga diyakini akan mengalami bonus demografi, dimana proporsi penduduk usia produktif (15 - 64 tahun) akan lebih besar dibanding penduduk usia tidak produktif.

Situasi ini menjadi pedang bermata dua bagi Indonesia. Jika pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia tidak mencapai tingkat yang diinginkan, maka Indonesia akan menanggung beban penduduk tidak produktif untuk waktu yang lama serta dapat terjebak dalam perangkap pendapatan menengah (middle income trap). Pemerintah perlu memaksimalkan kesempatan ini untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan menjadi negara maju. Diperlukan cetak biru dan perencanaan pembangunan ekonomi, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang baik untuk mencapai target tersebut. 

Perencanaan pembangunan nasional memerlukan data dan statistik yang valid dan reliable. Badan Pusat Statistik menjadi instansi yang bertanggung jawab untuk menyediakan data dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. Data yang dihasilkan oleh BPS harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diandalkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan nasional. Data yang valid dan dapat diandalkan sangat penting bagi pengelolaan urusan demokrasi masyarakat yang bertujuan mencapai kesejahteraan dan kemakmuran secara umum^[3]. Oleh karena itu, BPS memiliki peran krusial dalam menuju Indonesia Emas. 

Badan Pusat Statistik sebagai National Statistic Office (NSO) tak hanya menyediakan data untuk perencanaan pembangunan, namun data yang dihasilkan oleh BPS juga menjadi bahan evaluasi keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, Pemerintah harus mampu menyediakan dasar hukum dan dukungan yang cukup. Hal ini dimaksudkan agar BPS mampu menghasilkan data yang valid dengan metodologi terbaik dan tanpa intervensi dari pihak manapun. Pemerintah harus mampu menyediakan aturan sehingga setiap responden BPS, baik itu individu, rumah tangga, perusahaan, ataupun organisasi memberikan informasi yang sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapnya.

Tantangan BPS tak hanya penyediaan data yang valid dan reliable, namun isu perlindungan data pribadi juga harus menjadi perhatian dari BPS. Era digitalisasi yang berkembang begitu cepat membuat informasi seseorang menjadi hal yang begitu berharga. Situasi ini juga membuat penyalahgunaan data pribadi sering terjadi. Sebagai instansi/lembaga yang mengumpulkan data individu, termasuk penghasilan dan pengeluaran seseorang, BPS harus mampu menjamin data yang dikumpulkan tak dapat diakses pihak lain dan hanya digunakan untuk kepentingan penyusunan data statistik pembangunan nasional.

Kerahasiaan informasi responden (baik individu, perusahaan, atau organisasi) BPS memang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik pada Pasal 21. Undang-undang tersebut juga menjadi landasan bagi BPS untuk melakukan pengumpulan data statistik dan pembangunan Sistem Statistik Nasional (SSN). Namun, beberapa pihak menganggap undang-undang tersebut sudah perlu direvisi. Apalagi, dunia statistik mengalami perkembangan yang sangat pesat sejak 1997. Revisi undang-undang tersebut diperlukan agar BPS dapat bekerja secara adaptif ditengah perubahan ekosistem data yang dinamis.  

Selain penguatan landasan hukum, BPS juga perlu terus melakukan transformasi didalam internalnya sendiri. Perkembangan dunia statistik yang sangat cepat menuntut BPS menyediakan data statistik yang lebih akurat dan tepat waktu. BPS juga perlu melakukan pengembangan metode sampling yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Tantangan-tantangan tersebut membuat BPS mengemban tugas yang cukup berat. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat harus memastikan BPS tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Setiap data statistik yang dihasilkan oleh BPS tak boleh diintervensi oleh pihak manapun, baik itu dari internal maupun eksternal BPS. Independensi ini juga dibutuhkan oleh BPS untuk menjaga marwah BPS dan Indonesia dimata dunia internasional. NSO yang independen merupakan salah satu ciri negara demokrasi yang sehat.

Pada akhirnya, BPS harus mengambil posisi sebagai NSO yang independen dan dapat diandalkan dalam pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Segala program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah harus berlandaskan data statistik. Efisiensi pembangunan dibutuhkan untuk mengejar ketertinggalan dan melepaskan bangsa ini dari middle income trap. BPS memiliki peran krusial untuk mengantarkan Indonesia menuju masa keemasan pada tahun 2045. 

Referensi

[1]Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020. BPS. diakses tanggal 1 Januari 2024

[2]GDP by Country. World Meters. diakses tanggal 1 Januari 2024

[3]Statistics as instruments for prosperous, transparent and democratic societies. Malaguerra, 2016

Read More

KOTA TERMISKIN DI INDONESIA

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) adalah menghapuskan kemiskinan ekstrem. Tak hanya itu, pengentasan kemiskinan juga selalu masuk dalam Program Prioritas Nasional. Langkah-langkah strategis juga dilaksanakan, baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Namun, langkah-langkah ini belum cukup untuk menghilangkan kemiskinan di Indonesia. Rilis terbaru dari Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa persentase penduduk miskin Indonesia pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen.

Semenjak zaman reformasi, kebijakan pembangunan tak lagi hanya berpusat di pemerintah pusat. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan kewenangan yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk menentukan arah pembangunan dari daerahnya masing-masing. Semangat otonomi dimaksudkan untuk menuju kemandirian fiskal daerah. Hal ini dilakukan dengan menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memaksimalkan potensi daerah masing-masing.

Kenyataan tak seindah undang-undang. Meskipun sudah diberikan wewenang untuk menentukan arah pembangunan dari daerahnya masing-masing, namun kota-kota ini masih belum mampu mengentaskan kemiskinan di daerahnya. Berikut kota-kota (yang dipimpin oleh Wali kota) di Indonesia dengan persentase penduduk miskin paling tinggi.

1. Kota Tual, Maluku
   
   Kota yang terbentuk sejak tahun 2007 ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 93 ribu jiwa [1]. BPS menyebutkan bahwa 1 dari 5 penduduk di Kota Tual hidup dibawah garis kemiskinan. Rilis BPS menyatakan bahwa angka kemiskinan di Kota Tual pada tahun 2022 berada pada angka 20,56 persen, dan angka tersebut meningkat menjadi 20,68 persen pada tahun 2023.


2. Kota Subulussalam, Aceh
   
   Kota yang berbatasan dengan dengan Sumatera Utara ini menjadi kota dengan persentase penduduk miskin terbesar di Pulau Sumatera. Baru berdiri tahun 2007, Kota Subulussalam memiliki jumlah penduduk sebanyak 90 ribu jiwa [2] dan luas wilayah sebesar 1.391 kilometer persegi. Berdasarkan rilis terakhir dilakukan oleh BPS, sebanyak 13,8 ribu penduduk Kota Subulussalam masih hidup dibawah garis kemiskinan [3], atau sebesar 16,41 persen. Angka kemiskinan tersebut turun jika dibandingkan tahun 2022 yang mencapai angka 16,94 persen. 


3. Kota Bengkulu, Bengkulu
   
   Kota Bengkulu menjadi ibukota provinsi yang paling miskin di Indonesia. Sebuah kenyataan yang cukup menyedihkan, mengingat Kota Bengkulu sudah berdiri sejak 1719. Kota yang memiliki luas 152 km persegi ini memiliki persentase penduduk miskin sebesar 15,73 persen pada 2022, dan turun menjadi 14,71 persen pada tahun 2023. Kota dengan julukan Bumi Raflesia ini membutuhkan upaya yang serius untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Apalagi, Pemerintah Kota Bengkulu mendapatkan APBD sebesar 1,3 triliun pada tahun 2023 ini. Dengan wilayah yang kecil, serta penduduk yang tidak mencapai setengah juta orang, pengentasan kemiskinan seharusnya tidak menjadi hal yang mustahil bagi Kota Bengkulu.


4. Kota Sorong, Papua Barat Daya
   
   Kota Sorong menjadi ibukota provinsi kedua yang masuk dalam daftar ini. Kota Sorong memiliki 14,41 persen penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan pada tahun 2023. Angka tersebut menurun jika dibandingkan pada tahun 2022, dimana angka penduduk miskin di Kota Sorong berada pada 14,96 persen. Tingginya persentase penduduk miskin di Kota Sorong menjadi sedikit tanda tanya, mengingat Kota Sorong memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang cukup tinggi, yaitu sebesar 79,65. IPM Kota Sorong lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kota Jayapura yang hanya berada pada angka 73,50 [4].


5. Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara
   
   Kota Gunungsitoli merupakan kota termuda dan terbesar yang terletak di Kepulauan Nias. Kota Gunungsitoli berdiri tahun 2008 dan memiliki luas sebesar 470 km persegi. Dengan penduduk berjumlah 137 ribu jiwa [5], kota yang pernah diguncang gempa tahun 2005 ini memiliki persentase penduduk miskin sebesar 14,78 persen pada tahun 2023. Angka ini menurun tipis dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2022, yakni 14,81 persen. 

Sumber data:

[1]Jumlah Penduduk Maluku menurut Kab/Kot Sumber: BPS Provinsi Maluku diakses tanggal 28 Desember 2023.

[2]Jumlah Penduduk Kota Subulussalam. Sumber: BPS Kota Subulussalam diakses tanggal 28 Desember 2023.

[3]Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten Kota. Sumber: BPS RI diakses tanggal 28 Desember 2023.

[4]Jumlah Penduduk Kota Sorong. Sumber: BPS Kota Sorong diakses tanggal 28 Desember 2023.

[5]Jumlah Penduduk Kab/Kot Sumatera Utara. Sumber: sumut.bps.go.id diakses tanggal 29 Desember 2023.

Read More

POLITIK DINASTI DAN NEPOTISME

Kepemimpinan Indonesia akan segera berganti. Kita akan menjalankan amanat konstitusi pada tahun 2024 yang akan mendatang. Jokowi tak dapat lagi mengajukan diri sebagai Presiden, mau tak mau harus dicari pengganti baru yang akan menjalankan roda pemerintahan, setidaknya 5 tahun kedepan.

Pendaftaran Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden telah berakhir. Pasangan Anies Baswedan-Cak Imin terlebih dahulu mendaftarkan diri ke KPU, disusul pasangan Ganjar-Mahfud, dan Prabowo-Gibran menjadi pasangan terakhir yang mendaftarkan diri.

Beberapa minggu terakhir, banyak kontroversi yang menyertai pencalonan ketiga pasang kontestan Pilpres 2024. Terlebih untuk pasangan Prabowo-Gibran yang baru dipastikan bisa mendaftar setelah Keputusan Mahkama Konstitusi mengabulkan judicial review terkait syarat Capres-Cawapres usia minimal 40 tahun. Putusan MK menyatakan bahwa syarat Capres-Cawapres tetap minimal 40 tahun atau pernah terpilih oleh rakyat, baik pada legislatif maupun eksekutif.

Perdebatan di masyarakat muncul. Terlebih putusan MK kali ini dicurigai memiliki konflik kepentingan. Hal ini dikarenakan Ketua MK saat putusan tersebut adalah Paman dari Gibran Rakabuming Raka. Isu nepotisme mencuat ke publik, dimana putusan MK diduga telah di setting untuk memuluskan langkah sang ponakan masuk ke dalam pertarungan Pilpres.

Tak lama setelah itu, Majelis Kehormatan Mahkama Konstitusi (MK MK) mengadakan sidang etik dan memberhentikan Anwar Usman, Ketua MK, dari jabatannya sebagai Ketua MK dan dilarang ikut dalam sidang MK terkait konflik Pilpres, Pileg, dan Pilkada 2024. Namun, sepertinya publik belum cukup puas terhadap keputusan MK MK. Beberapa pihak masih mempertanyakan validitas putusan MK terkait batas usia minimal Capres-Cawapres. Publik menganggap bahwa putusan MK harusnya dianulir dan Gibran seharusnya tak masuk kedalam kontestasi Pilpres 2024.

Masuknya Gibran kedalam kontestasi Pilpres 2024 kembali menyeruakkan opini 'Politik Dinasti'. Beberapa pihak menganggap bahwa majunya Gibran terlalu dipaksakan dan dianggap mengkhianati konstitusi. Tak hanya itu, publik juga menilai bahwa majunya Gibran akan membuat aparat dan alat-alat negara tidak netral dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Selain itu, majunya Gibran juga dianggap sebagai cara Jokowi untuk tetap berada dalam lingkaran kekuasaan, setelah Jokowi lengser dari Istana.

Isu 'Politik Dinasti' cukup hangat dalam beberapa waktu belakangan ini. Bahkan, beberapa lembaga survei menanyakan opini publik terkait politik dinasti. Hasilnya, sekitar 43 persen merasa isu politik dinasti tidak mengkhawatirkan, dan 39 persen merasa isu politik mengkhawatirkan. Bahkan lebih dari setengah responden menyatakan bahwa Politik Dinasti tak menjadi masalah selama masih melalui proses Pemilu secara langsung oleh rakyat. (sumber survei)

Dinamika politik beberapa tahun terakhir, seharusnya sudah dapat memberikan pelajaran bagi seluruh masyarakat Indonesia. Para elit politisi akan selalu berteman dan bergandengan tangan pada waktunya. Tak ada konflik berkepanjangan antar politisi ini. Jangan sampai masyarakat akar rumput terpecah belah. Isu-isu politik dinasti tentu membelah opini publik. Ada yang setuju, ada yang sangat tidak setuju. Jadi, suarakan saja seperlunya. Jangan sampai politik memecahbelah pertemanan dan persaudaraan kita. 

Read More