Sila kelima Pancasila mengamanatkan untuk menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini mendorong pemerintah Indonesia untuk menggenjot pembangunan ekonomi. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat Indonesia bisa merasakan pembangunan ekonomi dan mendapatkan hak-hak hidupnya sebagai manusia. Pembangunan ekonomi juga dimaksudkan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim. Tujuan ini sejalan dengan Sustainable Development Goals yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dimana PBB bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim hingga ke angka nol persen.
Pembangunan ekonomi memang memberikan dampak positif bagi perkembangan perekonomian masyarakat. Jalan tol yang dibangun memberikan kemudahan akses bagi para pelaku usaha. Bandara-bandara yang dibangun membuat maskapai tak ragu lagi untuk membuka rute baru. Tol laut memberikan harapan bagi daerah remote untuk mendapatkan suplai kebutuhan dengan harga yang lebih terjangkau.
Pembangunan ekonomi sejatinya tak hanya bertujuan mengentaskan kemiskinan, tetapi juga memberikan pemerataan ekonomi bagi masyarakat. Faktanya, ketimpangan dan kemiskinan merupakan masalah yang selalu beriringan. Ketidakmerataan yang ada di masyarakat dapat menimbulkan masalah kecemberuan sosial. Hal ini yang harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Pemerintah harus bisa memastikan bahwa pembangunan ekonomi yang dilakukan dapat dinikmati seluruh kalangan masyarakat, tak hanya golongan tertentu saja.
Pemerintah Indonesia sebenarnya juga telah berusaha memberikan program-program yang dapat mengurangi kesenjangan perekonomian ini. Dimulai dari kredit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang memberikan akses perbankan pada masyarakat, hingga bantuan langsung bagi masyarakat yang miskin untuk mendorong pengeluaran masyarakat miskin. Akan tetapi, permasalahan kemiskinan dan kesenjangan masih menggerogoti masyarakat Indonesia.
Indikator yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan penduduk adalah Gini ratio atau Indeks Gini. Indeks Gini dihitung menggunakan pendekatan pengeluaran masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Gini Indonesia tahun 2021 adalah 0,384 dimana hal itu dapat diinterpretasikan bahwa kesenjangan pengeluaran penduduk di Indonesia dikategorikan moderat atau sedang. Lantas, provinsi mana saja yang kesenjangan pengeluaran penduduknya sangat tinggi?
Berikut 5 Provinsi di Indonesia dengan Indeks Gini yang paling tinggi (menurut data BPS tahun 2022).
5. PAPUA
Provinsi yang terletak di bagian timur Indonesia ini memiliki angka Gini 0,406, sedikit meningkat jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 0,397. Faktanya, selain memiliki angka Indeks Gini yang tinggi, Papua juga memiliki persentase penduduk miskin yang sangat tinggi. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2022 yang dilakukan BPS, tingkat kemiskinan di Provinsi Papua mencapai angka 26,56 persen. Artinya, 1 dari 4 penduduk Papua hidup dibawah garis kemiskinan.
Masyarakat Adat Papua |
Patung BJ Habibie di Gorontalo |
Kemegahan Jakarta |