KESENJANGAN PENGELUARAN PENDUDUK DI INDONESIA

Sila kelima Pancasila mengamanatkan untuk menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini mendorong pemerintah Indonesia untuk menggenjot pembangunan ekonomi. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat Indonesia bisa merasakan pembangunan ekonomi dan mendapatkan hak-hak hidupnya sebagai manusia. Pembangunan ekonomi juga dimaksudkan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim. Tujuan ini sejalan dengan Sustainable Development Goals yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dimana PBB bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim hingga ke angka nol persen.

Pembangunan ekonomi memang memberikan dampak positif bagi perkembangan perekonomian masyarakat. Jalan tol yang dibangun memberikan kemudahan akses bagi para pelaku usaha. Bandara-bandara yang dibangun membuat maskapai tak ragu lagi untuk membuka rute baru. Tol laut memberikan harapan bagi daerah remote untuk mendapatkan suplai kebutuhan dengan harga yang lebih terjangkau.

Pembangunan ekonomi sejatinya tak hanya bertujuan mengentaskan kemiskinan, tetapi juga memberikan pemerataan ekonomi bagi masyarakat. Faktanya, ketimpangan dan kemiskinan merupakan masalah yang selalu beriringan. Ketidakmerataan yang ada di masyarakat dapat menimbulkan masalah kecemberuan sosial. Hal ini yang harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Pemerintah harus bisa memastikan bahwa pembangunan ekonomi yang dilakukan dapat dinikmati seluruh kalangan masyarakat, tak hanya golongan tertentu saja. 

Pemerintah Indonesia sebenarnya juga telah berusaha memberikan program-program yang dapat mengurangi kesenjangan perekonomian ini. Dimulai dari kredit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang memberikan akses perbankan pada masyarakat, hingga bantuan langsung bagi masyarakat yang miskin untuk mendorong pengeluaran masyarakat miskin. Akan tetapi, permasalahan kemiskinan dan kesenjangan masih menggerogoti masyarakat Indonesia.

Indikator yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan penduduk adalah Gini ratio atau Indeks Gini. Indeks Gini dihitung menggunakan pendekatan pengeluaran masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Gini Indonesia tahun 2021 adalah 0,384 dimana hal itu dapat diinterpretasikan bahwa kesenjangan pengeluaran penduduk di Indonesia dikategorikan moderat atau sedang. Lantas, provinsi mana saja yang kesenjangan pengeluaran penduduknya sangat tinggi?

Berikut 5 Provinsi di Indonesia dengan Indeks Gini yang paling tinggi (menurut data BPS tahun 2022).

5.    PAPUA

Provinsi yang terletak di bagian timur Indonesia ini memiliki angka Gini 0,406, sedikit meningkat jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 0,397. Faktanya, selain memiliki angka Indeks Gini yang tinggi, Papua juga memiliki persentase penduduk miskin yang sangat tinggi. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2022 yang dilakukan BPS, tingkat kemiskinan di Provinsi  Papua mencapai angka 26,56 persen. Artinya, 1 dari 4 penduduk Papua hidup dibawah garis kemiskinan.

Masyarakat Adat Papua

Kondisi geografis Provinsi Papua yang cenderung berbentuk pegunungan, menjadi salah satu faktor mengapa pembangunan cukup sulit dilaksanakan di Pulau Papua (baik Papua Barat maupun Papua). Selain itu, faktor korupsi yang dilakukan pemimpin di Papua sama sekali tak membantu pembangunan yang dilakukan untuk mengurangi penduduk miskin dan kesenjangan di Papua. Tak dapat dipungkiri, masalah pemberontakan juga menambah panjang daftar permasalahan yang menghambat pembangunan di Papua. Hingga tulisan ini dibuat, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) masih memberikan kekhawatiran bagi para pekerja proyek disana.

Sederet faktor ini menjadikan Papua sebagai salah satu provinsi termiskin dan memiliki kesenjangan pengeluaran penduduk yang cukup tinggi. Diperlukan usaha dan komitmen yang ekstra dari pemerintah pusat dan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengentaskan masalah kemiskinan dan kesenjangan yang ada di Provinsi Papua. 

4.    JAWA BARAT

Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia ini ternyata mengalami permasalahan kesenjangan ekonomi antar penduduknya. Berbeda dengan Papua, tingka kemiskinan di Provinsi Jawa Barat cukup rendah. BPS merilis bahwa angka kemiskinan di Jawa Barat tahun 2022 adalah sebesar 8,06 persen. Angka ini berada dibawah angka kemiskinan nasional, dimana pada periode yang sama angka kemiskinan Indonesia sebesar 9,54 persen.

Jawa Barat terkenal sebagai pusat industri dan beberapa kota di Jawa Barat merupakan daerah penyangga bagi Jakarta. Selain itu, beberapa kabupaten di Jawa Barat masih menjadi sentra industri pertanian. Perbedaan sektor unggulan antar kabupaten mengakibatkan besarnya kesenjangan antar penduduk di Jawa Barat.

3. GORONTALO

Provinsi yang merupakan hasil pemekaran dari Sulawesi Utara ini merupakan provinsi dengan tingkat ketimpangan dan tingkat kemiskinan paling tinggi di Pulau Sulawesi. Berdasarkan angka yang dirilis oleh BPS, angka kemiskinan di Gorontalo pada tahun 2022 mencapai 15,42 persen. Sedangkan untuk angka kesenjangan (Indeks Gini), provinsi asal B.J. Habibie ini berada di angka 0,418.

Patung BJ Habibie di Gorontalo

2. DKI JAKARTA

Kehadiran DKI Jakarta pada daftar ini sebenarnya tidak mengejutkan. Faktanya, sebagai salah satu provinsi dengan PDRB per kapita tertinggi di Indonesia tak membuat DKI Jakarta tak memiliki masalah kesenjangan sosial. Indeks Gini DKI Jakarta menurut BPS ada di angka 0,423. Sedangkan, untuk angka kemiskinan, DKI Jakarta cukup rendah, yakni sebesar 4,69 persen.

Kemegahan Jakarta

Kesenjangan ekonomi di Jakarta sebenarnya sangat terlihat dibeberapa titik di Ibukota. Apartemen mewah yang menjulang tinggi tak jarang berdekatan dengan pemukiman kumuh penduduk di bantaran kali. Selain menjadi pusat pemerintahan, DKI Jakarta juga menjadi pusat bisnis di Indonesia. Faktor ini yang membuat banyak orang yang mengadu nasib ke Jakarta. Ada yang berhasil, namun tak sedikit yang menjadi gembel di Ibukota sehingga memperparah kesenjangan di Ibukota Indonesia.

1. DI YOGYAKARTA

Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang memiliki status keistimewaan, dimana pemimpin tertinggi di provinsi ini masih ditunjuk berdasarkan garis keturunan. Keunikan ini menjadikan Yogyakarta memiliki tempat tersendiri dihati masyarakat Indonesia. Akan tetapi, tak banyak yang mengira bahwa kesenjangan pengeluaran di DI Yogyakarta merupakan yang tertinggi di antara provinsi-provinsi di Indonesia. 

Menurut data BPS, Indeks Gini tahun 2022 di DI Yogyakarta mencapai angka 0,439. Angka ini sebenarnya lebih rendah jika dibandingkan Indeks Gini 2021 (0,441). Sedangkan, angka kemiskinan DI Yogyakarta pada tahun 2022 hanya sebesar 11,34 persen.